
Kursus Pajak – Perubahan dari sistem lama ke sistem baru wajar saja bikin banyak praktisi dan calon konsultan pajak bertanya-tanya.
Pertanyaan yang paling sering muncul ke permukaan biasanya satu: lalu, bagaimana nasib sertifikat USKP yang sudah kita pegang?
Jawabannya: masa transisi untuk USKP skema lama bakal resmi berakhir pada 31 Desember 2026. Praktis, tahun 2026 ini menjadi putaran terakhir pengalihan sistem tersebut.
Kalau Anda sudah mengantongi sertifikat USKP sekaligus memegang izin praktik resmi, Anda tidak perlu cemas—izin praktik tersebut tetap diakui. Anda hanya perlu mengikuti pemutakhiran data serta ujian penyegaran sesuai arahan PMK No. 55 Tahun 2026. Di sisi lain, bagi Anda yang kemarin belum sempat menuntaskan seluruh ujian USKP atau baru saja berencana mendaftar, jalur yang kini resmi berlaku sepenuhnya adalah UKP.
Untuk melihat gambaran jelasnya, berikut perbedaan mendasar antara USKP dan UKP:
- Payung Hukum
USKP: Mengacu pada regulasi terdahulu, yakni PMK No. 111/PMK.03/2014 beserta ketentuan perubahannya.
UKP: Berpijak pada aturan anyar, yaitu PMK No. 55 Tahun 2026, yang merombak sekaligus menata ulang standar kuasa Wajib Pajak dan profesi konsultan pajak di tingkat nasional.
- Pihak Penyelenggara
USKP: Diadakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) yang bekerja sama dengan asosiasi profesi.
UKP: Ditarik langsung di bawah kendali Kementerian Keuangan lewat Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK/Pusbin JFPM) di naungan BPPK.
- Struktur dan Alur Ujian
USKP:Mengharuskan peserta naik kelas secara bertahap. Anda wajib lulus Tingkat A terlebih dahulu sebelum bisa mengambil Tingkat B, dan baru boleh ikut Tingkat C setelah Tingkat B dinyatakan lulus.
UKP: Formatnya jauh lebih fleksibel tanpa syarat berjenjang. Anda bebas langsung mendaftar ke Tingkat A, B, maupun C sesuai kebutuhan sertifikasi atau bidang penanganan pajak yang memang Anda tuju, tanpa harus memulai dari level paling bawah.




