Mengenal Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak Sesuai Aturan yang Berlaku

by Zahra PKL | Nov 18, 2026 | Akuntansi Perpajakan

Kursus Pajak – Kerja sama antara Wajib Pajak dan konsultan pajak tidak hanya sebatas urusan bisnis atau kontrak kerja biasa. Lebih dari itu, hubungan profesional ini juga diawasi, dilindungi, sekaligus dibatasi oleh aturan hukum administrasi negara.
Regulasi utamanya tertuang dalam PMK Nomor 111/PMK.03/2014 yang telah diperbarui melalui PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas bagi setiap konsultan pajak agar praktik mereka berjalan di jalur aman.

Hak-Hak yang Dimiliki Konsultan Pajak

  1. Memberikan Jasa Konsultasi dan Pendampingan: Konsultan pajak berhak penuh memberikan layanan konsultasi, mewakili, serta mendampingi Wajib Pajak dalam mengurus hak dan kewajiban pajaknya. Tentu saja, ruang lingkup pendampingan ini disesuaikan dengan tingkatan izin praktik yang mereka miliki.
  2. Mendapatkan Informasi yang Benar dan Lengkap: Konsultan berhak menerima data, dokumen transaksi, serta keterangan keuangan yang jujur dan lengkap dari klien. Tujuannya agar mereka dapat menyusun analisis pajak secara akurat.
  3. Menerima Imbalan Jasa (Professional Fee): Sama seperti profesi jasa lainnya, konsultan pajak berhak mendapatkan bayaran atau honorarium yang layak. Besaran imbalan ini mengikuti kesepakatan awal yang tertulis dalam surat perikatan kerja (engagement letter).
  4. Menolak Permintaan yang Melanggar Hukum: Konsultan pajak berhak menolak atau mengundurkan diri apabila klien memaksa mereka melakukan rekayasa laporan. Hak ini melindungi mereka dari tindakan yang bertentangan dengan aturan perpajakan maupun kode etik profesi.
  5. Mengikuti Pengembangan Kompetensi: Karena aturan pajak terus berkembang, konsultan berhak mengikuti berbagai seminar, lokakarya (workshop), dan program pendidikan resmi. Langkah ini penting untuk menjaga serta mengasah keahlian teknis mereka.

Kewajiban yang Harus Dipenuhi Konsultan Pajak

  1. Patuh pada Peraturan Perundang-undangan: Setiap saran, strategi, dan jasa perpajakan wajib berpedoman sepenuhnya pada undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, konsultan dilarang mencari celah hukum yang bersifat ilegal.
  2. Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Konsultan pajak wajib merahasiakan seluruh informasi, data keuangan, dan dokumen sensitif milik Wajib Pajak. Kewajiban ini berlaku seumur hidup, baik selama masa kontrak berjalan maupun setelah proyek selesai.
  3. Menaati Kode Etik dan Standar Profesi: Dalam menjalankan tugasnya, konsultan wajib menjunjung tinggi integritas. Mereka harus mematuhi kode etik asosiasi konsultan pajak serta standar operasional dari Kementerian Keuangan.
  4. Mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL): Konsultan pajak wajib mengumpulkan satuan kredit PPL setiap tahunnya. Pemenuhan kredit ini menjadi syarat mutlak agar Izin Praktik mereka tetap aktif dan valid.
  5. Menyampaikan Laporan Tahunan: Sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi, konsultan pajak wajib menyerahkan laporan tahunan kegiatan praktik secara tepat waktu. Laporan tersebut ditujukan langsung kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.

Perubahan Utama untuk Readability Hijau:

  • Subheading Hierarchy: Menggunakan format Heading 3 (H3) untuk memisahkan bagian Hak dan Kewajiban.
  • Sentence Length: Kalimat panjang (30–40 kata) pada masing-masing poin dipecah menjadi 2 kalimat pendek (rata-rata 12–17 kata).
  • Transition Words: Menambahkan kata penghubung aktif seperti lebih dari itu, berdasarkan aturan tersebut, tentu saja, tujuannya, karena, oleh karena itu, dan sebagai bentuk.
  • Perbaikan Spasi: Merapikan tanda titik dua yang menempel dengan huruf setelahnya (misalnya Lengkap:Agar menjadi Lengkap: Agar).