Perhitungan PPh 21 dengan PTKP 2016

Perhitungan PPh 21 dengan PTKP 2016

Perhitungan PPh 21 dengan PTKP 2016 – PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut di lampirkan cara perhitungan pph 21 dengan PTKP 2016.

Tarif PPh pasal 21 berdasarkan pasal 17 UU PPh, Ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

  1. Pegawai Tetap
  2. Penerima Pensiun Berkala yang dibayarkan secara bulanan
  3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan
  4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dari Penghasilan Netto Dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari ketetapan Menteri Keuangan dan DJP.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016.

Perhitungan PPh 21 2016 disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

  1. Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
  2. Rp   4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp    375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
  3. Rp   4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp    375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) tersebut, membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.

Perhitungan PPh 21 2016 : Karyawan Tetap

Berikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 2016 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan PTKP 2016 ( PTKP Terbaru ).

Hesti adalah karyawati pada perusahaan PT. Aneka Jaya dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Hesti merupakan pegawai negeri sipil di Kementrian Komunikasi & Informatika. Hesti menerima gaji Rp 5.000.000,- per bulan dan tunjangan keluarga Rp 1.000.000.

  1. Aneka Jaya mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Hesti membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Hesti juga menerima uang THR sebesar Rp 4.000.000,-.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok 5.000.000,00
Tunjangan Lainnya (jika ada)  1.000.000,00
THR 4.000.000,00
 JKK 0.24%      12.000,00
JK 0.3%      15.000,00
Penghasilan bruto (kotor) 10.027.000,00
Pengurangan
1. Biaya Jabatan: 5% x 10.027.000,00 = 501.350,00 500.000,00
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji pokok 100.000,00
3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada   50.000,00
(650.000,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan 9.377.000,00
Penghasilan neto setahun 12x(9.377.000-4.000.000)+4.000.000 68.524.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000,00
(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun 14.524.000,00
PPh Terutang 
5% x 14.524.000,00     726.200,00
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 726.200 : 12    60.516,00

 

*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 60.516,00 x 120% = Rp 72.619,00

 

Penjelasan :

Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 5.000.000,-.

(i) Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% – 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di Online Pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0.24%.

(iii) Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun

(iv) Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.

(v) Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.

(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.

Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

Perhitungan PPh 21 2016 : Karyawan yang Menerima Tunjangan Pajak

Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak atau gross up dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak tersebut sebagai penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Berikut ini adalah contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menerima tunjangan pajak (mendapatkan gaji bersih setelah dipotong pajak) :

Fahri bekerja pada PT. Kartika Mandiri yang berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan memperoleh gaji bersih sebesar Rp 6.000.000,- sebulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Fahri sebesar Rp 35.000,-. Iuran pensiun yang dibayar oleh Fahri adalah sebesar Rp 60.000,- sebulan.

Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Agustus 2016 bagi Fahri yang tidak menerima penghasilan lain dari PT. Kartika Mandiri selain gaji adalah:

Gaji Pokok 6.000.000,00
 Tunjangan Pajak      35.000,00
Penghasilan bruto (kotor) sebulan 5.965.000,00
Pengurangan
1. Biaya Jabatan: 5% x 5.965.000,00 = 298.250,00 298.250,00
2. Iuran/Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok    60.000,00
3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada    60.000,00
418.250,00)
Penghasilan neto (bersih) sebulan 5.546.750,00
Penghasilan neto setahun 12 x 5.546.750,00 66.561.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000,00
(54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun 12.561.000,00
PPh Terutang
5% x 12.561.000,00 628.050,00
PPh Pasal 21 Bulan September = 628.050,00: 12 52.337,00

*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 52.337,00 x 120% = Rp 62.804,00

Perhitungan PPh 21 2016 : Pegawai Tidak Tetap Tidak Berkesinambungan

Aditya adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT.  Abadi Makmur dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,-.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

5% x 50% x Rp 5.000.000,00 = Rp 125.000,00

Bila Aditya tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

120% x 5% x 50% x Rp 5.000.000,00 = Rp 150.000,00

Penjelasan

Karena Aditya bukan pegawai tetap di PT. Abadi Makmur, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c sedangkan tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%.

 

Disusun dan disadur dari berbagai sumber oleh : Marmiah

Angkatan 13 – ZAF International – kursuspajakmurah.com

About The Author

Admin

No Comments

Leave a Reply

KONTAK KAMI


BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI KURSUS PAJAK MURAH ZAF INTERNATIONAL

Lokasi Kursus Pajak Murah




Alamat:

Jl. Madrasah No. 2, RT 03 / RW 07
Krukut, Limo - Depok

Telepon:

021 - 754 9620
0896 0467 2890

Jam:

Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB
Sabtu - Minggu 10.00 - 15.00 WIB

KELAS KURSUS PAJAK MURAH BREVET A DAN B ZAF INTERNATIONAL PENDAFTARAN: 0896 0467 2890 (WA) 021 7549620
Halo ...
Ada yang bisa kami bantu?
Powered by