by Zahra PKL | Nov 20, 2026 | Akuntansi Perpajakan
Kursus Pajak – Kebutuhan pokok tertentu tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pemerintah bertujuan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini menjaga stabilitas harga pangan nasional dari tekanan inflasi. Secara hukum, aturan ini...
by Zahra PKL | Nov 20, 2026 | Akuntansi Perpajakan
Kursus Pajak – Daftar terbaru barang yang bebas PPN vs Barang Kena Pajak (BKP) di Indonesia dibedakan berdasarkan regulasi perpajakan terbaru. Aturan tersebut mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PP Nomor 49...
by Zahra PKL | Nov 20, 2026 | Akuntansi Perpajakan
Kursus Pajak – Cara menghitung PPN pada Barang Kena Pajak (BKP) adalah dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN ditetapkan sebesar...
by Zahra PKL | Nov 20, 2026 | Akuntansi Perpajakan
Kursus Pajak – Perbedaan BKP Umum dan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah (PPnBM) terletak pada cakupan objek, frekuensi pemungutan, tarif pajak, dan mekanisme pengkreditannya. Pertama, BKP Umum adalah barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan Pajak...
by Zahra PKL | Nov 20, 2026 | Akuntansi Perpajakan
Kursus Pajak – Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Pada dasarnya, hampir seluruh barang yang beredar di Indonesia merupakan BKP. Namun,...